Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tidak Final didasarkan pada ketentuan pemotongan pajaknya. Apa itu PPh Pasal 21 Tidak Final? Berdasarkan sifat pemotongannya, PPh Pasal 21 dibedakan menjadi dua, yaitu PPh 21 Final dan PPh 21 Tidak Final. Dua jenis PPh ini mempunyai perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan. Pada dasarnya penghasilan Anda pun ada yang dikenakan pajak final dan tidak final. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara PPh 21 Final dan PPh 21 Tidak Final? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari. Pajak Final atau PPh 21 Final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak WP menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. Pengenaan tarif dari PPh 21 Final berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama satu tahun berjalan. Karena sifat pemungutan Pajak Final adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan SPT tahunan namun tetap harus dilaporkan. Note Pengertian Pajak Penghasilan Final PPh Final Sementara pengertian PPh 21 Tidak Final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya. Kemudian perhitungan ini akan dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Pemisahan dua jenis PPh 21 ini bukan tanpa alasan. Setidaknya, ada dua pertimbangan pemerintah ketika memisahkan PPh 21 Final dan Tidak Final, yaitu Penyederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dari usaha Mempermudah proses serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Perbedaan PPh 21 Final dan Tidak Final Pembayaran PPh Tidak Final pada umumnya merupakan kebalikan dari PPh Final. Untuk memperjelas antara PPh 21 Final dan Tidak Final, berikut ini adalah perbedaan antara keduanya PPh Tidak Final terdapat penggabungan dengan penghasilan lainnya. Sementara untuk PPh Final terdapat pemisahan. Pada PPh Tidak Final, biaya sehubungan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sementara untuk PPh Final tidak dapat dikurangkan. Bukti potong PPh Tidak Final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Untuk PPh Final, hal ini tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Tarif PPh Tidak Final berdasarkan pada tarif umum Pasal 17 UU Perpajakan. Untuk PPh Final tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah PP atau Keputusan Menteri Keuangan KMK. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikenakan PPh Tidak Final Berikut ini adalah contoh objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang termasuk Pajak Tidak Final 1. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun 2. Penghasilan wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan imbal jasa pekerjaan bebas 3. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 kecuali honorarium dari APBN/APBD dan pesangon/JHT/THT yang dibayarkan sekaligus 4. PPh Pasal 22 yaitu transaksi atas impor, bendaharawan, migas, dan lelang. Pengecualian untuk penjualan BBM Bahan Bakar Minyak, BBG Bahan Bakar Gas, dan pelumas dari importir kepada penyalur/agen Note Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh 5. Pajak Penghasilan Pasal 23, yang meliputi Dividen Bunga, premium, diskonto, imbalan atas pengembalian utang Royalti Hadiah, bonus, atau sejenis penghargaan atas sebuah kegiatan Pendapatan sewa, selain tanah dan bangunan Imbalan atas jasa teknik manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya 6. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari luar negeri dan telah dikenakan pajak di luar negeri Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Teknologi Cloud’ Permudah Bayar dan Lapor Pajak Untuk memudahkan Anda menghitung, melakukan proses pembayaran hingga melaporkan pajak penghasilan, gunakan aplikasi pajak online didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman. Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop. Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi hanya dengan ponsel smartphone, kapanpun dan dimanapun. Sebab teknologi cloud memudahkan Anda untuk menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh atau memasang instal aplikasi terlebih dahulu. adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan PJAP atau Application Service Provider ASP mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018. Anda bisa melaporkan pajak penghasilan secara daring melalui e-Filing Klikpajak dengan cepat karena akan dipandu dengan langkah-langkah mudah. Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, mulai dari Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Badan SPT Masa Bulanan Pajak SPT Tahunan Pajak Pribadi Note Inilah Langkah-langkah mudah cara menyampaikan SPT pajak melalui e-Filing Klikpajak Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik BPE dari DJP, yang berisi Informasi Nama Wajib Pajak WP Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Tanggal pembuatan BPE Jam pembuatan BPE Nomor Tanda Terima Elektronik NTTE Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Contoh fitur lengkap Klikpajak Kode Billing, e-Faktur, Bukti Potong Bisa Dibuat di Klikpajak “Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.” Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan? Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP
PPhTidak Final penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan lain, sedangkan PPh Final tidak. Pada PPh Tidak Final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh dapat dikurangkan. Sedangkan PPh Final tidak dapat dikurangkan. PPh Tidak Final bisa memperhitungkan bukti potong sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Sedangkan, PPh Final tidak dapat melakukan hal tersebut. Contoh PPh Tidak Final
Apa Saja PPh 21 Final? Berikut Ketentuannya! Apa Saja PPh 21 Final? Berikut Ketentuannya! Anda tentu cukup akrab dengan istilah Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Sebagian dari Anda mungkin sangat akrab karena setiap bulan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21 sekaligus dengan slip gaji dari kantor Anda. Sekilas informasi, PPh pasal 21 adalah salah satu jenis PPh pemotongan/pemungutan Potput yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian Anda juga tentu pernah mendengar tentang PPh final dan non-final. PPh non final artinya pajak yang belum selesai atau merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang atas Wajib Pajak dalam satu periode. Nantinya, PPh non final yang telah dipotong atau disetor sendiri diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT. PPh pasal 21 atas gaji, tunjangan, upah, dan sejenisnya umumnya merupakan PPh 21 non final. Sedangkan PPh final artinya pajak yang dipotong ataupun disetorkan sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang dalam satu periode. PPh tersebut merupakan pelunasan atas penghasilan itu sendiri, dan tak lagi diperhitungkan dengan penghasilan lain di SPT, namun tetap dilaporkan. Ini artinya pembayaran PPh final tidak dapat menjadi kredit pajak di SPT Wajib Pajak bersangkutan. Pada kali ini kita akan membahas tentang PPh 21 final. Saat ini terdapat dua macam obyek PPh 21 final yang diatur dalam peraturan pemerintah PP, yakni 1. PPh pasal 21 final Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua THT, dan Jaminan Hari Tua JHT dibayarkan Sekaligus a. Dasar Hukum PP nomor 68 tahun 2009 & PMK b. Subyek Pajak Pegawai/Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri c. Obyek Pajak Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Dibayarkan sekaligus dalam konteks disini adalah sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Definisi masing – masing – Uang Pesangon Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja; – Uang Manfaat Pensiun penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; – Tunjangan Hari Tua penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun; – Jaminan Hari Tua penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. d. Tarif – Pesangon Penghasilan Bruto Tarif – 5% > – 15% > 25% – Manfaat Pensiun, THT/JHT Penghasilan Bruto Tarif 5% Tarif dikenakan atas jumlah kumulatif Pesangon, Manfaat pensiun, THT/JHT yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Apabila pembayaran melebihi jangka waktu 2 tahun kalender, maka tahun ketiga dianggap sebagai penghasilan biasa dan dikenakan tarif umum PPh pasal 17. e. Pemotongan Pemotong pajak – Pemberi Kerja – Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja – Dana Pensiun Pemberi Kerja – Dana Pensiun Lembaga Keuangan – BPJS Tenaga Kerja – Badan lain yang membayar uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT/JHT Bukti potong tetap dibuat meskipun tarif pemotongan 0%. Contoh kasus PT. A melakukan pembayaran Uang Pesangon kepada Tuan Ismail secara bertahap dengan rincian sebagai berikut – Bulan Januari 2014 – Bulan Januari 2015 – Bulan Agustus 2015 – Bulan Februari 2016 Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 nya? Jawab – PPh pasal 21 Januari 2014 0% x = Rp 0 5% x = 15% x = TOTAL FINAL – PPh pasal 21 Januari 2015 15% x = TOTAL FINAL – PPh pasal 21 Agustus 2015 15% x = 25% x = TOTAL FINAL – PPh pasal 21 Februari 2016 5% x = 15% x = TOTAL NON-FINAL 2. PPh pasal 21 final Honorarium Beban APBN/APBD a. Dasar Hukum PP nomor 80 tahun 2010 & PMK b. Subyek Pajak – Pejabat Negara – PNS, Anggota TNI, Anggota Polri – Pensiunan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Polri, termasuk janda, duda, dan/atau anak – anaknya c. Obyek Pajak Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang merupakan penghasilan tidak teratur, selain perjalanan dinas, yang bersumber dari dana APBN/APBD. d. Tarif Penghasilan Bruto Tarif 1 PNS gol. I dan II, TNI/POLRI Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% 2 PNS gol. III, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya 5% 3 PNS gol. IV, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% Tarif dikenakan atas obyek pajak sebagaimana disebutkan diatas secara non-kumulatif. e. Pemotongan Bukti potong PPh pasal 21 final diberikan paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Contoh kasus Tuan Umar, PNS golongan II/c, pada tanggal 15 Februari 2015 menerima honorarium sebagai narasumber dalam sebuah seminar di kantornya yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Berapa PPh pasal 21 yang terutang Jawab 0% x = Rp0 FINAL Karena Tuan Umar PNS gol. II, honorarium dari APBN yang ia terima dikenai PPh pasal 21 tarif 0%. Kemudian terhadap Tuan Umar, bendahara akan membuat bukti potong PPh pasal 21 final. Sekian penjelasan terkait PPh 21 final. Perlu diperhatikan, meskipun PPh 21 final berarti Anda tidak perlu lagi membayarkan pajak atas penghasilan tersebut, Anda tetap perlu melaporkan penghasilan itu pada SPT Tahunan Anda. Jadilah Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Orang bijak taat pajak! Buktipemotongan PPh pasal 21 itu harus Anda peroleh dan simpan baik-baik. Pada saatnya Anda memperhitungkan PPh di akhir tahun, bukti potong PPh 21 yang tidak final bisa dikreditkan sebagai pengurang beban pajak yang terutang. Bukti potong PPh 21 juga menjadi salah satu lampiran SPT tahunan. Bukti Potong PPh 21 merupakan salah satu jenis bukti pemotongan pajak yang diterima oleh pegawai dari perusahaannya. Apa fungsi dari bukti potong ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak pembahasan lengkapnya di sini. Pengertian Bukti Potong PPh 21 Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 PPh Pasal 21. Bukti pemotongan ini diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusaaan tempat karyawan bekerja. Perusahaan yang memberi penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawannya, harus memotong PPh 21 terlebih dahulu. Atas pemotongan tersebut, perusahaan harus memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan. Fungsi Bukti Potong PPh 21 Pada dasarnya, bukti potong PPh 21 berfungsi sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Bukti potong merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara. Selain itu, bukti potong PPh 21 juga berfungsi sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi yang dilakukan oleh karyawan. Jenis-Jenis Bukti Potong PPh 21 Perlu diketahui bahwa ada berbagai jenis bukti potong untuk pajak penghasilan pasal 21. Apa saja? 1. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala. 2. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2 Formulir bukti potong ini digunakan untuk pegawai yang bekerja untuk negara, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya. 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI Ini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas pegawai tida tetap, seperti tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan sebagainya. 4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VII Ini adalah bukti pemotongan pajak pernghasilan bersifat final, yang digunakan untuk penghasilan berupa pesangon atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Pelaporan Bukti Potong Haruskan melaporkan bukti potong PPh 21? Dari sudut pandang pemberi penghasilan selaku yang membuat bukti potong pajak, dalam hal ini perusahaan, harus melakukan pelaporan bukti potong PPh 21 pada bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 20. Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang menerima bukti potong pajak ini, akan menggunakannya sebagai syarat untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Kapan Membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/ pemberi penghasilan harus membuat dan memberikan bukti potong selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun kalender berakhir, yakni bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan agar karyawan dapat menggunakan bukti potong PPh 21 untuk melaporkan pajak pribadinya. Jika Tidak Ada Bukti Potong Bagaimana jika tidak ada bukti potong? Jika karyawan tidak menerima bukti potong, ia tidak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi karena formulir tersebut merupakan syarat penting yang harus digunakan pada saat pelaporan. Di sisi lain jika pemberi kerja yang merupakan pihak pemotong/pemungut pajak tidak memberikan bukti potong, tentunya akan menghalangi karyawannya untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Tidak hanya itu, perusahaan yang tidak memiliki bukti potong PPh 21 maupun jenis pajak penghasilan lainnya, tidak akan dapat melakukan pengkreditan pajak pada saat menghitung pajak untuk pelaporan SPT Tahunan Badan. Cara Mendapatkan Bukti Potong PPh 21 Berikut ini adalah salah satu contoh bukti potong PPh 21 formulir 1721-A1 Saat ini, ada beberapa cara untuk membuat atau mendapatkan bukti potong pajak penghasilan pasal 21, di antaranya Mengunduh formulir melalui laman resmi DJP dan mengunduh formulir melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan, salah satunya OnlinePajak. Perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua cara tersebut untuk mendapatkan bukti potong PPh 21. Jika memilih di OnlinePajak, tidak hanya dapat membuat bukti potong, perusahaan juga dapat mengelola pajak karyawan, pajak bisnis, serta transaksi bisnis dalam satu aplikasi terintegrasi. Untuk tahu caranya, silakan daftar di sini.bukti potong pph 21 final dan tidak final
